admin
JAKARTA – Panglima Presidium Mitra BGN Indonesia, Syawaluddin Aweng, menegaskan aksi yang digelar pada Selasa (6/10/2026) merupakan aksi spontanitas akibat batalnya pertemuan yang telah dijanjikan dengan pimpinan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Syawaluddin menjelaskan, pada aksi 1 Oktober lalu, mitra dijanjikan akan dipertemukan dengan Kepala BGN pada Senin, 6 Oktober. Janji itu kemudian diundur ke Selasa.
“Faktanya hari Selasa kawan-kawan dari seluruh Indonesia sudah ada di Jakarta untuk mengawal rapat dengan pimpinan BGN dan pimpinan DPR. Tapi sampai jam ini tidak ada konfirmasi terkait kesiapan mereka menerima kami di DPR RI,” kata Sawaluddin.
Di last minute, pihaknya kembali mendapat informasi pertemuan diundur ke tanggal 8 Oktober.
“Masa seorang pimpinan DPR yang menjadi lembaga tinggi negara, yang menjadi rumah rakyat Indonesia, tidak mampu memanggil seorang Kepala BGN yang notabene pembantu presiden? Kalau bicara konstitusi, DPR itu berhak, jangankan pembantu presiden, presiden pun berhak dipanggil kalau menyangkut urusan rakyat,” tegasnya.
Syawaluddin menegaskan, mitra MBG adalah rakyat yang bergotong royong berinvestasi untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah tidak membangun fasilitas, fasilitas SPPG adalah milik mitra.
“BGN hanya punya program. Dan atas fasilitas itu kami meminta pertanggungjawaban negara atas apa yang sudah mereka janjikan,” ujarnya.
Ia meluruskan anggapan publik soal insentif. Menurutnya, insentif yang diterima mitra bukan keuntungan, melainkan skema pengembalian modal yang telah dikeluarkan untuk membangun SPPG.
“Negara sudah menjaminkan dirinya untuk investasi rakyat ini bisa dikembalikan melalui insentif. Tetapi hari ini publik mengatakan insentif itu untung, padahal itu fasilitas pengembalian keuangan modal,” jelas Syawaluddin yang juga Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN.
Karena tidak diterima pada 6 Oktober, Presidium memastikan akan datang dengan massa yang lebih besar.
“Saya pastikan kami akan datang hari Kamis dengan jumlah massa yang lebih besar. Saya akan buat surat pemberitahuan aksi pada hari ini kepada Mabes Polri dan Kodam Jaya. InsyaAllah kita jumpa hari Kamis jam 10 di Senayan di Gedung DPR RI,” katanya.
Selain aksi, Presidium juga menempuh jalur hukum. Beberapa mitra dari Banten dan daerah lain disebut sudah melakukan proses hukum. BGN akan dilaporkan atas dugaan perbuatan melawan hukum, digugat secara perdata, dan dilaporkan ke Ombudsman RI.
“Dalam beberapa waktu ini akan ada pengumuman, kami akan laporkan BGN,” tegasnya.
Saat ditanya apakah akan ada aksi di Istana, Sawaludin tidak menutup kemungkinan.
“Hal itu mungkin saja terjadi, bahkan kami akan menduduki Istana. Kalau mitra ini bergerak, 41 ribu jumlah dapur yang ada, 27 ribu yang sudah running, 13 ribu yang masih di moratorium, belum lagi dapur-dapur yang kena tipu,” ujarnya.
Ia meyakini Presiden belum mengetahui penderitaan mitra karena informasi tersebut ditutupi.
“Saya yakin Istana belum tahu, Presiden belum tahu tentang jeritan rakyat yang sudah membantunya mensukseskan program MBG ini. Kalau Presiden tahu, dia akan turun tangan,” pungkasnya.
Arny
