admin
Jakarta – Kekecewaan memuncak dari para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Herwil Junaidy Areva, Ketua Umum ABG 3T sekaligus Wakil Panglima Presidium Mitra MBG Nasional, mengungkapkan nasib puluhan ribu mitra yang merugi akibat perubahan petunjuk teknis (Juknis) yang berulang.
Dalam preskon di depan kantor BGN Jakarta pusat , Senin (6/10/2026), Herwil menyebut Juknis MBG sudah berubah tiga kali dan akan masuk perubahan keempat.
“Mitra semua oke, kami ngikut. Tapi ini mau keempat kali, kami dibuat gila,” tegas Herwil.
Menurutnya, janji keuntungan di awal tidak sesuai kenyataan. Modal pembangunan dapur yang awalnya dijanjikan kembali cepat, pada Juknis kedua dicicil 3 kali, Juknis ketiga dicicil hingga 1,5 sampai 2 tahun. Insentif yang disebut sebagai keuntungan, kata dia, sebenarnya adalah skema pengembalian modal.
“Uang kami duluan yang membangun, baru dikembalikan pemerintah. Jadi bukan untung 6 juta itu. Janjinya itu bullshit,” ujarnya.
Herwil membantah pernyataan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut mitra untung ugal-ugalan.
“Mana untung kami? Modal aja belum balik, dibilang untung besar-besaran, ugal-ugalan. Kami pakai uang pribadi, bukan uang negara. Tolong hitung, berapa modal kami untuk bangun satu dapur,” kata Herwil .
Ia mengungkapkan kerugian mitra di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sangat besar karena tingginya harga material. Di Papua Pegunungan, satu sak semen bisa mencapai Rp 1,8 juta. Kerugian per dapur ditaksir Rp 1,5 hingga Rp 2 miliar.
Jumlah dapur yang terdampak disebut mencapai 13 ribu titik yang belum beroperasi, belum termasuk wilayah aglomerasi.
Soal aksi, Herwil menyebut aksi yang digelar merupakan bentuk kekecewaan karena merasa dibohongi. Awalnya aksi di Jakarta direncanakan dihadiri puluhan ribu orang, namun atas permintaan Mabes Polri demi menjaga stabilitas nasional, massa dikurangi menjadi di bawah seribu orang.
Mereka juga kecewa karena janji pertemuan dengan BGN di DPR RI batal. Pertemuan yang dijadwalkan 5 Oktober 2026 diundur ke 6 Oktober, lalu dibatalkan lagi dan dijadwalkan ulang hari Kamis, dengan alasan Kepala BGN Sudaryono tidak bisa hadir.
“Jangan selalu kami yang jadi korban. Setiap ada persoalan, padahal persoalan itu dibuat pimpinan BGN,” ucapnya.
Herwil juga menyoroti kebijakan yang dinilai diskriminatif dan memecah belah, di mana aktivasi hanya didahulukan di wilayah 3T sementara wilayah Indonesia Barat seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan belum mendapat kepastian.
“Kami ini investor lokal, investor kecil dari rakyat Indonesia. Kalau investor luar negeri diluluhkan, pajak dihilangkan. Kami belum dapat untung, kenapa langsung dipajak? Kami sangat minder untuk berinvestasi di program pemerintah,” pungkasnya.
Pihaknya mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar di seluruh Indonesia jika tuntutan tidak ditindaklanjuti dan menuntut adanya mediasi terbuka serta kejujuran dari BGN.
Arny
