Jakarta, 4 November 2026 – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menekankan bahwa manfaat dari integrasi ekonomi dan perkembangan teknologi di kawasan harus dapat dirasakan ekonomi berkembang serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, kerja sama regional yang lebih kuat dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat ketahanan rantai pasok.

Sementara itu, transformasi digital, inovasi, dan industri hijau menawarkan kesempatan untuk mendorong produktivitas dan menciptakan pasar baru.

Penegasan tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Sesi ke-2 Pertemuan Tingkat Menteri ke-37 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (37 th APEC Ministerial Meeting/AMM) secara daring pada Selasa malam, (3/11).

Di sesi tersebut, ia mengungkapkan, Indonesia mendorong integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif agar berbagai manfaat ini segera dirasakan. “Indonesia menekankan bahwa berbagai manfaat tersebut harus menjangkau ekonomi berkembang dan UMKM.

Kita perlu memperkuat partisipasi mereka dalam rantai nilai regional dan global agar keduanya dapat melangkah melalui cakupan dari lokal menuju global.

Mari kita bersama-sama memastikan integrasi ekonomi dapat menghasilkan peluang pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan bagi kawasan,” kata Mendag Busan.

Mendag Busan juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan integrasi ekonomi kawasan.

Upaya ini ditempuh melalui pelaksanaan Putrajaya Vision 2040, serta pengembangan Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) sebagai langkah jangka panjang menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam.

Untuk mewujudkannya, APEC perlu memperkuat kerja sama konkret melalui riset kebijakan, pemetaan pasokan (stocktaking), pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas.

“Berbagai inisiatif ini perlu mempertimbangkan kondisi pasar (market-driven), memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan regional yang ada, serta memperhatikan perbedaan kapasitas dan prioritas masing-masing ekonomi,” kata Mendag Busan.

AMM ke-37 dibuka Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Sejumlah agenda yang dibahas pada pertemuan kali ini berfokus pada kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, melalui penguatan aturan perdagangan dunia, serta aturan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang aman.

Pertemuan juga membahas peningkatan efisiensi logistik, pemberdayaan UMKM, transisi energi, dan komitmen antikorupsi, sekaligus meninjau capaian kerja sama ekonomi dalam kerangka Aotearoa Plan of Action lima tahun terakhir.

Seluruh hasil pembahasan ini nantinya akan dibawa untuk disahkan langsung oleh para pemimpin negara dalam KTT APEC pada 18–19 November 2026. Pada sesi ke-2 AMM, Mendag Wang menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik.

Pertama, mempercepat agenda FTAAP melalui pendekatan berbasis pasar, penguatan dialog mengenai isu-isu perdagangan baru, penyelarasan aturan, serta pengurangan hambatan perdagangan dan investasi.

Kedua, menjaga kelancaran dan ketahanan rantai pasok industri melalui perbaikan iklim usaha, penguatan reformasi berorientasi pasar, keterbukaan investasi, serta peningkatan dialog pemerintah dan sektor swasta.

Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung investasi dan efisiensi perdagangan, antara lain melalui pengembangan AI, digitalisasi perdagangan, serta penggunaan dokumen perdagangan elektronik.

Dorong Pemulihan WTO Masih di sesi yang sama, Mendag Busan menyampaikan, Indonesia menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral dan peran Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Indonesia terus mendorong reformasi WTO sebagai lembaga yang digerakkan oleh anggota (member-driven) dan berbasis konsensus.

Indonesia juga terus memastikan agar perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment/S&DT) bagi negara berkembang tetap menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan multilateral.

Kemudian, Indonesia menilai pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat (two-tier) di WTO merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral dan menegakkan aturannya.

Sementara itu, Mendag Busan menekankan, kebijakan WTO terkait isu perikanan, pertanian, dan niaga elektronik (e-commerce) harus menyeimbangkan kebutuhan akan keberlanjutan dan pembangunan, melindungi ketahanan pangan, dan memastikan adanya ruang kebijakan yang memadai bagi ekonomi berkembang.

“APEC dapat melengkapi berbagai upaya ini melalui kerja sama praktis dan dialog,” imbuh Mendag Busan.

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi regional yang beranggotakan 21 ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Kerja sama APEC mencakup perdagangan, investasi, dan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan.

Secara umum, pembahasan APEC diarahkan pada fasilitasi perdagangan untuk mewujudkan perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Keputusan APEC bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding), tetapi memiliki bobot politis sebagai landasan koordinasi dan komitmen bersama antar ekonomi.

Ke-21 ekonomi anggota APEC meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Tailan, Amerika Serikat dan Vietnam