Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menggelar Focus Group Discussion berjudul “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah”. FGD ini digelar sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan pasca pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.Bertempat di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI ,Jalan Denpasar Jakarta Selatan,Rabu (10/06/2026).
Tamsil menyoroti tiga masalah utama program MBG: proses verifikasi dapur yang berulang dan berlarut-larut, dugaan pungutan liar untuk mendapatkan kuota dapur, serta penguasaan dapur oleh kelompok tertentu termasuk aparat.
“Verifikasi sampai 7-8 kali, 8 bulan tidak selesai. Setiap verifikasi minta perbaikan baru, padahal kekurangan sebelumnya sudah diperbaiki. Ada sinyal kalau yang belum menyetor jadi penyebabnya. Ini tidak boleh terjadi untuk program strategis Presiden,” tegas Tamsil.
Ia juga mengungkap adanya praktik jual-beli kuota dapur. Menurutnya, ada pihak yang mendapat jatah ribuan dapur lalu dijual ke pihak lain dengan setoran tertentu. Bahkan ada laporan pihak yang sudah membayar Rp200 miliar untuk 97 dapur, tapi kuota tak kunjung terealisasi.
“MBG ini program kemandirian bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden. Tapi kalau tata kelolanya kacau, yang dirugikan rakyat. Kita harus bongkar dan benahi, bukan malah anti kritik karena ini program unggulan,” ujarnya.
Tamsil mendorong inventarisasi seluruh dapur MBG yang bermasalah dan penegakan aturan tanpa tebang pilih. Ia juga mengapresiasi semangat konsolidasi nasional untuk menjaga keberlanjutan program.
Selain MBG, ia menyebut program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan harus dijaga dari intervensi kelompok yang diuntungkan dari ketergantungan impor dan praktik under-invoice.
“Kalau penerimaan negara dari pajak bisa naik dari 11% ke 22% PDB seperti Malaysia, dana untuk rakyat jadi dua kali lipat. Itu kunci kemandirian,” pungkasnya.